KETUA LSM HARIMAU DPC Blora Soroti Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora.

BLORA, Media Mitra Hukum Bhayangkara -  Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora yang bersumber dari APBN 2026 mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju (LSM HARIMAU) DPC Blora.

Ketua DPC LSM HARIMAU Kabupaten Blora, Sugeng Riyanto, menilai terdapat tiga persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian bersama di lapangan, yakni menyangkut spesifikasi, volume pekerjaan, dan ketertiban pelaksanaan.

Menurutnya, program revitalisasi yang saat ini menyasar 105 satuan pendidikan tahap II dengan total anggaran sekitar Rp14 triliun tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

"Kami mendukung penuh program revitalisasi sekolah ini, karena ini untuk masa depan anak-anak Blora. Tapi pelaksanaannya di lapangan harus tertib, sesuai spesifikasi dan volume yang ada di RAB," ujar Sugeng Riyanto.

Ia menegaskan bahwa proyek revitalisasi ini merupakan proyek negara yang harus menjadi contoh dalam hal ketertiban pelaksanaan. Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi perhatian serius.

"Ini proyek negara, harus jadi contoh tertib. K3 itu wajib sesuai UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker. Jangan sampai nyawa pekerja dipertaruhkan," tegasnya.

Sugeng Riyanto berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Blora melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat di semua lokasi revitalisasi. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami dari LSM HARIMAU DPC Blora akan ikut mengawasi. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi memastikan uang rakyat benar-benar menjadi bangunan sekolah yang aman, layak, dan berkualitas untuk anak-anak kita," pungkasnya.

LSM HARIMAU DPC Blora menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Blora agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dunia pendidikan di daerah tersebut.tandas dia

Teg