Kejar Progres, Diduga Pelaksana Menggunakan Material Asal - asalan / Tak Berizin

CEPU, Media Mitra Hukum Bhayangkara - Progres pelaksanaan baru mencapai 26 % waktu berjalan 43 hari dari 90 hari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Masih tersisa kurang lebih 47 hari pelaksanaan dari jadwal yang telah di sepakati. Sedangkan uang muka sudah di kucurkan sebesar 30% dari Nilai kontrak 12,4 M.

Akibat kejar progres pelaksana CV. Sejahtera Tehnik terkesan asal asal lan dalam penggunaan material untuk pengerasan Akses jalan masuk. 

Responden mengamati saat mengisi BBM tidak sengaja melihat pemerataan material berupa tanah urug bukan limestone. 

Ada apakah keterlambatan suplier material limestone yang di datangkan dari sale tahunan rembang semakin hari semakin turun jumlah pengiriman ? Apakah karena kelambatan pengiriman material limestone akirnya pelaksana menggunakan tanah asal untuk mengurug pengerasan Akses masuk ?.

Dan menurut informasi dari petugas flagman yang tidak mau di sebutkan namanya  tanah urug yang di pakai untuk penimbuman Akses jalan tersebut adalah tanah kupasan dari dalam. 

Apakah boleh tanah kupasan tersebut di pakai timbunan Akses masuk ?. 

Bagaimanakah kinerja tim pengawasan dan PUPR Blora yang ada di lokasi ?

Dan sore hari nya material tanah urug di akses masuk pinggir jalan di timbun oleh limestone sehingga terkesan semua material penimbunan adalah limestone. Untuk pembuktian PUPR Blora harus memerintahkan pelaksana mengupas dan membuang tanah urug di timbunan Akses masuk.

Menjadi tanda tanya besar apakah CV. Sejahtera tehnik akan mampu melaksanakan pekerjaan Tersebut tepat waktu ?.  

Mengingat jarak quary tanah urug yang di rekomendasikan ada di todanan yang berjarak 140 km pp dan dari grobogan 200km pp. 

Apakah akan mengambil semua kebutuhan dari kuary yang telah ditentukan dan yang telah memberikan dukungan. 

Mari kita semua warga cepu bersama sama mengawasi pelaksanaan proyek tersebut dan jika pemakaian material tidak seusai spesifikasi dan diduga  ILEGAL 

mari sama sama kita tertibkan. Proyek ini adalah uang Rakyat Blora. Jadi wajib bagi kita mengawasi,  mengontrol dan melaporkan jika terdapat penyelewengan material yang tidak sesuai bahkan ILEGAL termasuk BBM yang di pakai apakah resmi non subsidi dan membayar  PPN  ?

Pamungkas