Insiden Bermula dari Kecurigaan warga Terhadap Aktivitas Pengiriman Material Sekolah Rakyat yang Diduga Diambilkan Tambang Ilegal".

CEPU, Media Mitra Hukum Bhayangkara  —  Suasana di depan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Cepu mendadak memanas setelah aksi penghadangan truk material  pada keributan antara warga lokal dan pihak pelaksana proyek, Selasa (8/9/2026).

​Insiden ini bermula dari kecurigaan warga terhadap aktivitas pengiriman material ke dalam area proyek. Berdasarkan temuan di lapangan, armada truk kedapatan menggunakan dokumen yang berpindah-pindah. Dalam salah satu dokumen, pengiriman menggunakan Surat Jalan atas nama PT. Muntiara Alam Sejahtera Energi (MASE) asal Rengel, Kabupaten Tuban, dengan muatan 1 rit pedel yang disebut-sebut tidak memiliki izin resmi. Sementara itu, pada dokumen lainnya menggunakan Surat Jalan atas nama CV. Bio Alam Indo dari Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

​Mengetahui adanya dugaan praktik pengiriman material ilegal tersebut, seorang tokoh pemuda lokal berinisial G turun tangan. Sebagai bentuk protes, G memarkir mobilnya tepat di depan pintu masuk gerbang proyek untuk memblokir akses keluar-masuk armada truk pengangkut.

​Situasi semakin memanas ketika pelaksana proyek CV. Sejahtera Tehnik, Doni, tiba di lokasi dan merespons aksi tersebut dengan menggeber-geber sepeda motornya. Tindakan ini memicu ketegangan emosional yang berujung pada aksi saling dorong antara pemuda setempat dan pihak pelaksana proyek.

​Beruntung, ketegangan tidak meluas setelah sejumlah aparat keamanan dari Polsek Cepu bersama seorang personel Babinsa Cepu dengan cepat tiba di lokasi untuk mengendalikan situasi dan melerai kedua belah pihak.

​Terkait insiden tersebut, G menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara merupakan sebuah keharusan. “Proyek negara harus diawasi semaksimal mungkin, jangan seenaknya sendiri,” tegas G di lokasi kejadian.

​Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi proyek guna meredam potensi konflik susulan serta mendalami legalitas dokumen pengiriman material yang dipersoalkan warga.tutupnya

Yud