5 Ormas Besar dan Tokoh Pergerakan Blora Bersatu Mengusir BME dan MCN dari Bumi Blora

BLORA, Media Mitra Hukum Bhayangkara - Eskalasi ketegangan terkait tata kelola sumur minyak masyarakat di Kabupaten Blora kian memuncak.

 Aliansi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) besar bersama jajaran tokoh pergerakan lokal secara terbuka menyatakan sikap tegas untuk MENGUSIR(angkat kaki) PT Mataram Connection Nusantara (MCN) dan Koperasi Blora Migas Energi (BME) dari Bumi Blora.

Langkah pernyataan  sikapTEGAS ini diambil sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat sipil terhadap kedua entitas pengelola tersebut. 

Kedua lembaga itu dinilai gagal memberikan kontribusi nyata PAD blora dan bagi kesejahteraan penambang lokal serta tidak transparan dalam pembagian hasil usaha.

Koordinator aksi sekaligus perwakilan tokoh pergerakan Blora menegaskan bahwa kehadiran MCN dan BME alih-alih menjadi jembatan kesejahteraan, justru dianggap memonopoli komoditas strategis daerah dan menyudutkan hak-hak penambang tradisional di 3 wilayah seperti Desa Gandu Plantungan dan Desa Soko.

"Kami melihat ada ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumur minyak rakyat ini. 

Hak-hak penambang lokal dikebiri, transparansi harga tidak jelas, dan koordinasi dengan Pemkab setempat sangat minim.

 Jika aspirasi ini terus diabaikan, kami dari aliansi ormas dan tokoh masyarakat siap bergerak memboikot dan mengusir paksa operasional MCN serta BME dari seluruh wilayah hukum Blora," ujar .. 

Sebelumnya, tata kelola Koperasi BME memang sempat mendapat sorotan tajam dari internal pengurus dan masyarakat penambang terkait masalah administrasi, ketiadaan kantor resmi, hingga ketidakjelasan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Kondisi tersebut kian diperparah dengan masuknya MCN yang dinilai mendominasi pengelolaan ratusan titik sumur tanpa dampak ekonomi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Blora.

Aliansi ormas mengingatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas sebelum pergerakan massa di lapangan tidak terkendali. 

Mereka menuntut adanya evaluasi total terhadap izin operasional kedua entitas tersebut serta pengembalian hak kelola sumur minyak sepenuhnya kepada KUD milik desa dan komunitas penambang lokal asli Blora.pungkasnya

Red